PEKALONGAN, Allnet-work | Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong seluruh mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta memastikan keamanan pangan. Di sisi lain, mitra juga diminta lebih banyak menyerap produk pangan dari pelaku usaha lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur yang menjalankan program di lapangan.
Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program sekaligus mencari solusi secara bersama.
“Kami menilai evaluasi tidak cukup dilakukan secara internal tetapi perlu melibatkan seluruh unsur yang menjalankan program di lapangan.”
Sukirman juga menegaskan bahwa setiap mitra MBG harus menjalankan program sesuai SOP yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala dinilai penting agar setiap temuan di lapangan dapat segera diperbaiki. Oleh ANTARA News Jateng
Mitra yang Tidak Sesuai SOP Ditegur
Pemkab Pekalongan mengakui masih menemukan sejumlah mitra yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan. Beberapa mitra telah mendapatkan teguran, bahkan terdapat mitra yang sempat dikenai penangguhan atau suspend.
Meski demikian, Pemkab Pekalongan menyebut kondisi terkait keamanan pangan di wilayah tersebut relatif terkendali.
Pengawasan terhadap mutu makanan dan bahan baku tetap menjadi perhatian karena program MBG menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat.
Produk Lokal Diminta Masuk Rantai Pasok MBG
Selain aspek keamanan pangan, Pemkab Pekalongan ingin pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat daerah.
Karena itu, peluang pengadaan bahan pangan dari pelaku usaha lokal diminta terus diperbesar. Komoditas seperti ikan, ayam, telur, beras, sayuran dan bahan pangan lainnya dinilai memiliki potensi untuk dipasok dari wilayah Kabupaten Pekalongan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menegaskan bahwa kualitas bahan pangan tetap harus menjadi perhatian utama.
Menurutnya, bahan pangan dari petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal harus memenuhi mutu dan kualitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG. Oleh ANTARA News Jateng
41 Persen Pemasok Masih Berasal dari Luar Daerah
Dorongan untuk memperbesar serapan produk lokal tidak terlepas dari kondisi rantai pasok MBG di Kabupaten Pekalongan.
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Mawla Sidqi, menyebut sekitar 41 persen pemasok MBG masih berasal dari luar Kabupaten Pekalongan.
Padahal, program MBG dinilai memiliki potensi untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah apabila kebutuhan bahan pangan lebih banyak dipenuhi oleh pelaku usaha setempat. Dari Prokompim Kabupaten Pekalongan +1
Data Pemkab Pekalongan juga mencatat dari 115 SPPG yang telah terbentuk, sebanyak 98 SPPG sudah beroperasi, dengan cakupan sekitar 210.334 penerima manfaat, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, balita hingga ibu hamil dan menyusui. Dari Prokompim Kabupaten Pekalongan
Dorong Forum Mitra MBG
Untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi, Sukirman juga mendorong terbentuknya paguyuban atau forum mitra MBG.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah, SPPG dan mitra MBG, termasuk untuk membahas perkembangan SOP, evaluasi penerima manfaat, persoalan teknis serta perkembangan kemitraan.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, Pemkab Pekalongan berharap pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi aspek gizi dan keamanan pangan, tetapi sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi petani, peternak, nelayan, pedagang dan pelaku usaha lokal untuk masuk dalam rantai pasok program.
Upaya tersebut diharapkan membuat manfaat MBG tidak berhenti pada penerima makanan bergizi, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pekalongan. Oleh ANTARA News Jateng
Sumber: ANTARA News Jateng dan Prokompim Kabupaten Pekalongan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar